Presidium GMNI Kecam Penggusuran Paksa Lahan Petani Majalengka

aksi-gmni-petani

JEJARINGBALI.com – Pemerintah Provinsi Jawa Barat kembali melakukan pengukuran lahan dalam rangka pembangunan Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB) di Desa Sukamulya, Kecamatan Kertajati, Majalengka pada Kamis, (17/11). Ini adalah kali ke tujuh dilakukannya pengukuran semenjak 4 Agustus 2016. Dengan dalih proses pengukuran yang selama ini dikesankan lamban, Pemprov Jabar membentuk tim khusus yang terdiri dari Kepolisian, TNI dan Satpol PP untuk mempercepat proses pengukuran.

Namun di hari yang sama, sejumlah petani Desa Sukamulya justru menduduki lahan dan menolak dilakukannya pengukuran lahan di desa mereka. Akibat perlawanan ini polisi pun mengamankan warga dengan menembakkan gas air mata. Pasca konflik, enam orang warga Sukamulya ditahan dan dibawa ke Polda Jawa Barat.

Berdasarkan SK Menteri Perhubungan No. 34/2005 yang diperbarui melalui KP 457 tahun 2012, setidaknya terdapat 11 desa yang yang terkena dampak pembangunan. Sepuluh desa telah berhasil diratakan. Desa Sukamulya merupakan satu-satunya desa yang masih memilih bertahan mempertahankan tanah dan kampungnya.

Menurut Komite Reforma Agraria Presidium GMNI Desta Ardiyanto, pengukuran lahan yang dilakukan pemerintah Jawa Barat telah mengancam 1.478 KK dengan luas lahan lebih dari 500 ha di desa Sukamulya.

“Bila pengukuran dilakukan secara paksa tentu tindakan ini sudah tidak lagi manusiawi. Ditembakkannya gas air mata dan bentrokan antara petani dan pihak pemerintah tidak seharusnya terjadi. Harusnya pemerintah membangun dialog dengan warga. Negeri ini didasarkan pada Pancasila, jadi terapkanlah musyawarah mufakat. Pemerintah harusnya mendengarkan kepentingan para petani.” tegas Desta.

Dalam kajian Komite Reforma Agraria, pemerintah telah melanggar UU No.41/2009 tentang perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan. Undang-undang ini mewajibkan pemerintah melindungi semua lahan pertanian pangan. Melalui perlindungan lahan inilah maka pemerintah akan berhasil mewujudkan kedaulatan pangan.

Pemerintah juga dinilai telah melanggar UU No.19/2013 yang menegaskan bahwa petani yang luas tanahnya dibawah 2 hektar wajib dilindungi oleh pemerintah. Dengan ini maka pemerintah perlu mengkaji ulang izin pendirian BIJB karena dianggap sudah merugikan petani dan tidak sejalan dengan program mewujudkan kedaulatan pangan.

“Alangkah bijaknya bila pemerintah sekarang memikirkan kembali dampak sosial ekonomi dari pembangunan ini. Apakah mendukung kedaulatan dan kesejahteraan petani?  Jangan sampai ada kesan pemerintah telah menindas rakyatnya dengan cara-cara intimidasi dan penggusuran,” tambah Desta.

Dengan ini Presidium GMNI menyatakan sikap yakni :

  1. Mengutuk keras penggusuran warga dan petani di Desa Sukamulya yang dilakukan oleh TNI, Polri, Satpol PP, Pemprov Jawa Barat dan Kabupaten Majalengka,
  2. Mendesak pemerintah Jokowi-JK agar segera melakukan Reforma Agraria sejati sesuai dengan UUPA No.5/1960 melalui undang-undang turunannya yakni UU Landreform yang menjamin tanah untuk keluarga petani minimum 2 hektar,
  3. Mendesak Komnas HAM untuk melakukan investigasi kekerasan yang dilakukan oleh aparatur Negara baik TNI, Polri maupun Satpol PP terhadap warga dan petani di Desa Sukamulya, Kab. Majalengka Provinsi Jawa Barat. ***jfs
Iklan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s